Ruangansor-Peringatan 98 tahun Sumpah Pemuda dimanfaatkan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi tersebut digelar pada Selasa, 28 Oktober 2026, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. PC PMII DIY menilai terdapat kemunduran dalam sejumlah sektor kebangsaan, mulai dari praktik demokrasi, keadilan sosial, hingga perlindungan hak-hak warga negara.
Dalam siaran pers yang diterima redaksi, PC PMII DIY menyebutkan pembangunan nasional dalam dua tahun terakhir cenderung menimbulkan persoalan baru. Di antaranya kebijakan pembangunan yang menggusur ruang hidup masyarakat, suburnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), masifnya kerusakan lingkungan, hingga menyempitnya ruang sipil akibat tindakan represif aparat.
Menurut PC PMII DIY, orientasi pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu, sementara rakyat harus menanggung beban sosial, ekonomi, dan lingkungan. Karena itu, negara didesak untuk kembali pada mandat konstitusi yang mengutamakan kesejahteraan umum.Pada aksi tersebut, PC PMII DIY mengajukan 10 poin tuntutan sebagai berikut:
- Mendesak pemerintah menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai merugikan masyarakat, memicu konflik agraria, dan merusak lingkungan.
- Memberantas KKN dan menegakkan hukum tanpa tebang pilih.
- Menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.
- Menghentikan pengrusakan dan perampasan ruang hidup rakyat, serta menjamin hak masyarakat atas tanah dan sumber penghidupan.
- Menegakkan supremasi sipil dan mengembalikan fungsi TNI pada ranah pertahanan sesuai amanat konstitusi.
- Melakukan reformasi menyeluruh terhadap birokrasi Polri agar profesional, transparan, dan akuntabel.
- Mewujudkan akses pendidikan gratis dan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh rakyat.
- Menghentikan segala bentuk represifitas aparat, termasuk kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap warga yang menyampaikan pendapat secara damai.
- Mewujudkan keadilan ekonomi dan menghentikan praktik politik yang hanya menguntungkan kelompok oligarki.
- Mewujudkan otonomi desa yang substantif, sehingga masyarakat memiliki hak penuh menentukan arah pembangunan dan mengelola potensi daerah secara mandiri.
PC PMII DIY menegaskan, sepuluh tuntutan itu merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa sebagai kelompok penekan yang mengawal jalannya pemerintahan.
Sikap kritis yang disampaikan, kata mereka, bukan bentuk permusuhan terhadap negara. Sebaliknya, kritik adalah instrumen untuk menjaga demokrasi agar tidak berhenti pada prosedural elektoral semata, sementara aspirasi publik diabaikan dan hak sipil terancam.
Melalui momentum Sumpah Pemuda, PC PMII DIY berharap pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan rakyat dengan memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan adil, demokratis, dan berkelanjutan.