Yogyakarta-Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi membuka kegiatan “Sekolah Kebijakan Publik” pada Jumat (12/06/2026). Mengusung tema besar “Dari Jalanan ke Kebijakan: Membangun Kader Advokatif & Solutif”, acara ini bertempat di Balai Diklat Industri (BDI) Yogyakarta dan dijadwalkan berlangsung selama dua hari, Jumat hingga Sabtu, 12-13 Juni 2026.
Acara dibuka secara resmi pada pukul 13.30 WIB, dihadiri oleh puluhan kader PMII dari berbagai komisariat di wilayah Yogyakarta, jajaran alumni, serta para tokoh akademisi.
Dalam laporan pembukaannya, Ketua Panitia Pelaksana, Ach. Affandi, menyampaikan bahwa tema yang diangkat merupakan refleksi dari metamorfosis gerakan mahasiswa hari ini. Menurutnya, kader PMII tidak boleh hanya pandai bersuara di jalanan, tetapi juga harus mampu merumuskan naskah akademik yang berbasis data.
“Aksi turun ke jalan adalah bagian dari identitas kawal isu kita, namun sudah saatnya kader PMII DIY naik kelas. Kita harus mampu masuk ke ruang-ruang taktis, merumuskan formulasi kebijakan, dan menawarkan solusi yang berbasis data serta kajian ilmiah formal. Sekolah ini dirancang untuk menjembatani hal tersebut,” ujar Affandi.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum PC PMII DIY, Muh. Faisal, menekankan pentingnya rekonstruksi gerakan bagi organisasi kemahasiswaan di era digital dan keterbukaan informasi seperti sekarang. Faisal berharap output dari kegiatan ini melahirkan laboratorium-laboratorium kajian kebijakan publik di internal PMII.
“Kita tidak sedang mengubur semangat demonstrasi, melainkan memperkuatnya dengan pisau analisis kebijakan yang tajam. Setelah lulus dari sekolah ini, saya berharap para kader mampu membedah Perda, mengevaluasi anggaran publik, dan hadir sebagai mitra kritis pemerintah yang solutif bagi masyarakat Yogyakarta,” tegas Faisal dalam sambutannya.
Apresiasi tinggi juga datang dari Majelis Pembina Cabang (Mabincab) PMII DIY, Prof. Dr. Muchammad Sodik, S.Sos., M.Si. Sebelum membuka acara secara simbolis, Guru Besar yang juga tokoh akademisi ini memberikan wejangan penting mengenai esensi dari sebuah kebijakan. Beliau mengingatkan agar para kader selalu menyandarkan analisis kebijakan pada nilai-nilai keadilan sosial dan kemaslahatan umat.
“Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang berpihak pada kaum yang lemah (mustad’afin). Transformasi dari gerakan jalanan menuju ruang kebijakan memerlukan metodologi, integritas moral, dan ketajaman sosiologis. PMII memiliki modal sejarah dan intelektual yang kuat untuk melahirkan aktor-aktor kebijakan masa depan yang amanah,” tutur Prof. Muchammad Sodik.
Selama dua hari ke depan, para peserta Sekolah Kebijakan Publik ini akan digembleng dengan berbagai materi eksklusif. Mulai dari analisis anggaran (APBD), teknik advokasi litigasi dan non-litigasi, hingga simulasi penyusunan policy brief bersama para pemateri yang kompeten di bidang tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik.