Yogyakarta-Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung DIY menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu (24/6/2026).
Membawa tajuk utama “Reformasi Jilid II: Kawal Tuntutan Rakyat, Bubarkan Kabinet Merah Putih, Akhiri Kesengsaraan Rakyat!”, massa aksi yang terdiri dari berbagai organisasi kemahasiswaan ini mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi total terhadap kebijakan nasional yang dinilai semakin menyengsarakan masyarakat.
Aliansi Cipayung DIY yang menandatangani pernyataan sikap ini dimotori oleh tiga organisasi besar, yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) DIY, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Yogyakarta, dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Yogyakarta.
Suarakan 15 Tuntutan Mutlak
Dalam orasi dan pernyataan resminya, Cipayung DIY menegaskan 15 poin tuntutan mutlak demi menyelamatkan masa depan bangsa dan menjaga iklim demokrasi sipil. Beberapa poin krusial yang disoroti antara lain adalah penolakan terhadap UU TNI dan UU Polri yang dinilai represif, serta desakan untuk mencopot Kapolri yang dianggap kehilangan integritas.
Mahasiswa juga mengkritik keras alokasi anggaran negara. Mereka menuntut pemerintah menghentikan pemborosan APBN untuk proyek-proyek kosmetik, menurunkan harga BBM, serta menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih karena dinilai tidak realistis dan rentan menjadi alat politisasi.
“Perbaiki pola komunikasi pemerintah yang korosif. Kami menuntut pemerintah secara jantan mengakui segala kegagalan serta kesalahannya di hadapan publik,” tulis Cipayung DIY dalam dokumen pernyataan sikapnya, Rabu (24/6).
Soroti Isu Hukum, HAM, dan Kesejahteraan
Selain isu kebijakan ekonomi dan militerisme, ratusan mahasiswa ini juga mendesak DPR RI dan DPRD untuk kembali ke khittahnya demi berpihak pada rakyat, bukan kepentingan oligarki atau dinasti politik.
Secara rinci, berikut adalah 15 poin tuntutan yang dibawa oleh Cipayung DIY ke gedung parlemen:
- Tolak UU TNI, kembalikan militer ke fungsi pertahanan profesional, dan tarik militer ke barak.
- Hentikan pemborosan APBN untuk proyek-proyek kosmetik.
- Perbaiki pola komunikasi pemerintah yang korosif dan akui kegagalan di hadapan publik.
- Turunkan harga BBM sekarang juga.
- Hentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
- Tolak UU Polri yang represif dan copot Kapolri.
- Wujudkan pendidikan gratis dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
- Segera sahkan UU Perampasan Aset untuk memiskinkan koruptor.
- Segera sahkan UU Hukum Adat untuk melindungi hak masyarakat adat.
- Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang eksploitatif dan merusak lingkungan.
- Cabut status pahlawan Soeharto untuk menolak romantisasi rezim otoriter Orde Baru.
- Reformasi sistem Partai Politik agar bersih dari oligarki dan dinasti politik.
- Mendesak DPR RI dan DPRD untuk kembali berpihak sepenuhnya pada suara rakyat.
- Usut tuntas seluruh pelanggaran HAM masa lalu dan hari ini tanpa tebang pilih.
- Wujudkan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik yang selama ini diabaikan negara.
Aksi yang berlangsung hingga sore hari tersebut berjalan dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Massa menegaskan bahwa gerakan ini adalah bentuk perlawanan sipil yang akan terus dikawal hingga seluruh tuntutan dipenuhi oleh para pemangku kebijakan.