YOGYAKARTA – Kekecewaan panjang terhadap pola relasi pusat dan daerah yang dinilai timpang memicu konsolidasi terbuka dari kalangan intelektual muda. Mahasiswa asal Maluku Utara yang menempuh studi Pendidikan di Kota pelajar Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar forum akbar bertajuk “Menuju Negara Federal atau Tetap Dijajah Sentralistik”. Diskusi terbuka ini berlangsung pada Sabtu, (22/8) yang menjadi wadah artikulasi atas kegelisahan pembangunan yang dinilai belum menghadirkan keadilan substantif di bumi Moloku Kie Raha.
Inisiator gerakan menegaskan bahwa langkah ini bukan letupan instan untuk memisahkan diri dari Indonesia, melainkan akumulasi kekecewaan mendalam atas belum tuntasnya pemenuhan janji kesejahteraan dan keadilan sosial sejak republik ini berdiri.
Dalam forum tersebut, Maluku Utara disorot hanya diperlakukan sebagai lumbung eksploitasi sumber daya alam bagi kepentingan nasional tanpa pembagian hasil yang seimbang. Mahasiswa menilai daerah kerap diposisikan layaknya “sapi perah” dan sekadar “dapur logistik” bagi pusat, alih-alih diakui sebagai mitra pembangunan yang setara dalam kerangka kebangsaan.
Gerakan ini menyoroti bahwa corak ketatanegaraan sentralistik yang berlaku hari ini merupakan hasil konsensus politik yang sah untuk ditinjau ulang secara konstitusional. Terlebih, apabila praktiknya di lapangan dinilai terus memperlebar jurang ketimpangan struktural dan meminggirkan masyarakat lokal.
Koordinator Forum, Abdul Haris Nepe, menyatakan bahwa pihaknya tengah menyusun kajian komprehensif yang membedah lintasan sejarah, fakta ketimpangan kontemporer, hingga proyeksi strategis posisi tawar Maluku Utara di masa depan.
“Hasil kajian ini akan kami rumuskan menjadi naskah konsensus politik anak muda Maluku Utara. Dokumen ini menjadi ikhtiar politik bersama yang akan diperjuangkan lintas generasi tanpa kompromi,” ungkap Abdul Haris Nepe.
Wadah gerakan ini menegaskan tidak mengunci sikap pada satu format sistem politik kaku. Gagasan federalisme maupun mekanisme referendum ditempatkan sebagai diskursus kritis untuk menguji komitmen negara dalam mendistribusikan keadilan ekonomi dan ekologis secara nyata.
Kritik tajam tidak hanya diarahkan ke pemerintah pusat di Jakarta, tetapi juga menyasar jajaran elite politik lokal di Maluku Utara. Mahasiswa memperingatkan agar keresahan publik tidak sekadar dijadikan wacana musiman yang lenyap tanpa kejelasan.
“Kami mendesak elite lokal untuk tidak bersikap setengah hati dalam memperjuangkan hak rakyat, sekaligus mengajak mereka membuka ruang dialog bersama mahasiswa, khususnya yang berada di Yogyakarta untuk bersama-sama merumuskan arah masa depan Maluku Utara,” tegas Abdul Haris Nepe.
Abdul Haris menutup keterangannya dengan menegaskan kembali komitmen intelektual mahasiswa dalam merespons ketimpangan struktural dan kerusakan lingkungan di daerah.
“Forum ini menjadi ruang intelektual dan politik bagi generasi muda Maluku Utara untuk mempertanyakan ulang posisi Maluku Utara dalam percaturan politik nasional, sekaligus merumuskan konsensus politik baru yang diharapkan membawa keadilan yang selama ini belum juga ditunaikan,” pungkasnya.