1–5 Agustus 2026 ditetapkan sebagai pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang ke-35 , perbincangan publik kembali hangat mengenai penentuan lokasi acara. PBNU saat ini tengah meninjau sejumlah daerah yang bersedia menjadi tuan rumah. Pertimbangan logistik menjadi krusial mengingat lonjakan peserta resmi dari tahun ke tahun terakhir pada Muktamar ke-34 tahun 2021 mencapai 2.295 orang (termasuk panitia). Angka ini belum menghitung ribuan “Romli” (rombongan liar), yakni warga pemeriah yang hadir untuk berbelanja, silaturahmi, atau sekadar mencari berkah ulama.
Secara institusional, AD/ART NU menetapkan muktamar sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. Jika saat ini muktamar digelar setiap lima tahun sekali, di awal berdirinya forum ini diadakan setahun sekali dengan lokasi yang berpindah-pindah. Berdasarkan analisis historis, pemilihan lokasi muktamar pada periode awal (1926–1940) mencerminkan strategi geopolitik, perkembangan sarana transportasi kolonial, dan dinamika konsolidasi organisasi.
Berikut adalah rekonstruksi naratif mengenai fase awal perjalanan geografis Muktamar NU:
- Periode Konsolidasi Awal: Sentralisasi di Surabaya (1926–1928)
Sebagai kota kelahiran NU, Surabaya menjadi pusat gravitasi organisasi pada tiga muktamar pertama. Aktivitas administratif saat itu berpusat di Kantor HBNO (sebutan awal PBNU) di Jalan Sasak.Muktamar ke-1 (September 1926) & ke-2 (1927): Dipusatkan di Hotel Muslimin, Jalan Peneleh. Muktamar pertama dihadiri oleh 96 ulama Jawa-Madura. Pada muktamar kedua, partisipasi meluas hingga mencakup kalangan saudagar dan birokrat. Momentum penting terjadi ketika hasil muktamar kedua diumumkan melalui rapat akbar (openbaar) di Masjid Ampel yang dihadiri sekitar 18.000 jemaah. Muktamar ke-3 (September 1928): Masih bertempat di Hotel Muslimin. Forum ini mencatat sejarah penting ketika Hadratussyekh KH M. Hasyim Asy’ari membacakan Qanun Asasi (prinsip dasar) NU untuk pertama kalinya secara terbuka. - Ekspansi ke Koridor Pantai Utara Jawa (1929–1931)
Memasuki tahun keempat, NU mulai menggeser lokus kegiatannya ke Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pemilihan kota pelabuhan menjadi strategi taktis untuk mempermudah akses transportasi laut dan kereta api bagi para utusan.Muktamar ke-4 (Semarang, September 1929): Bertempat di Hotel Arabistan, Kampung Melayu. Semarang dipilih karena posisinya sebagai hub pergerakan dan tumbuhnya cabang-cabang baru di Jawa Tengah. Forum ini dihadiri 1.450 orang dan mencatat kepengurusan pararel di 63 cabang. Muktamar ke-5 (Pekalongan, September 1349 H/1930 M): Diselenggarakan di Hotel Oranye dan Masjid Jami’ Pekalongan. Pola integrasi antara hotel (untuk persidangan) dan masjid jami’ (untuk pleno terbuka) mulai mapan pada periode ini. Muktamar ke-6 (Cirebon, Agustus 1931): Digelar di Hotel Oranje Cirebon. Secara geopolitik, Cirebon dipilih sebagai jembatan kultural antara komunitas Sunda (Jawa Barat) dan Jawa (Jawa Tengah) guna memperluas basis keanggotaan. - Penetrasi ke Basis Perkotaan dan Priangan (1932–1333)
Muktamar ke-7 (Bandung, Agustus 1932): Bertempat di bekas bangunan hotel di Jalan Sunia Raja. Kehadiran NU di jantung Priangan ini menegaskan inklusivitas organisasi, yang ditutup dengan rapat umum di Masjid Besar Bandung di hadapan 10.000 massa. Muktamar ke-8 (Batavia/Jakarta, Mei 1933): Berlokasi di rumah kediaman filantropis Sayid Ismail bin Abdullah bin Alwi Al-Athas di daerah Palmerah (sekarang menjadi Museum Tekstil Jakarta). Kedermawanan pemilik rumah yang membebaskan biaya sewa menjadi catatan penting dalam soliditas pendanaan mandiri NU kala itu.
- Dinamika Kerajaan Tradisional dan Penjelajahan Luar Jawa (1934–1937)
Muktamar ke-9 (Banyuwangi, 1934): Menandai kembalinya muktamar ke Jawa Timur, bertempat di Madrasah Al-Chairiyah dan Pesantren Lateng. Fokus utama muktamar ini adalah penataan struktur regional melalui pembentukan Konsul NU di berbagai daerah Indonesia. Muktamar ke-10 (Surakarta, April 1935): Diselenggarakan di wilayah berpemerintahan swapraja Kasunanan Surakarta di bawah pimpinan Paku Buwana X. Persidangan bertempat di rumah Kanjeng Gusti Surya Sugiyanta Mangkunegaran, sedangkan pengajian umum menempati Masjid Agung Kasunanan dan Masjid Mangkunegaran. Muktamar ke-11 (Banjarmasin, 1936): Menjadi tonggak sejarah baru sebagai muktamar pertama di luar Pulau Jawa. Bertempat di Langgar Al-Hinduan, kegiatan penutupan terpaksa dipindahkan ke kediaman KH Abdurrahman Martapura karena Masjid Besar Banjarmasin sedang direnovasi. Para peserta diangkut menggunakan perahu menyusuri sungai. Muktamar ke-12 (Malang, Juni 1937): Bertempat di Hotel Mansion dan kediaman KH Nachrawi Thohir. Muktamar ini diwarnai perdebatan ideologis yang dinamis mengenai organisasi pemuda Ansor, yang akhirnya berhasil didamaikan melalui persuasi personal KH Hasyim Asy’ari.
- Fase Akhir Era Kolonial: Polarisasi Politik (1938–1940)
Muktamar ke-13 (Menes, Banten, 1938): Dihelat di kawasan Banten yang religius. Forum ini mulai menyentuh isu politik modern, salah satunya wacana penempatan wakil NU di Volksraad (Dewan Rakyat), meski akhirnya ditolak. Muktamar ke-14 (Magelang, Juli 1939): Bertempat di Hotel Semarang Magelang dan Masjid Jami’. Penyelenggaraan ini memerlukan kerja keras rintisan dari Konsul R.H. Mukhtar untuk memetakan kondisi sosial-politik Magelang yang relatif asing bagi NU saat itu. Muktamar ke-15 (Surabaya, Juni 1940): NU kembali ke kota asalnya sebelum pecahnya Perang Dunia II di Asia Pasifik. Sidang tersebar di Gedung Stadstuin, Gedung Nasional Indonesia (GNI) Bubutan, dan Masjid Ampel. Di tempat ini, orientasi NU bergeser secara signifikan dengan mulai merespons kebijakan kolonial Hindia Belanda secara kritis melalui wadah Majlisti Islamil A’laa Indonesia (MIAI). Perjalanan geografis Muktamar NU periode 1926–1940 menunjukkan adanya pola adaptasi organisasi yang tinggi. Dari penggunaan ruang-ruang komersial (hotel kolonial) hingga pemanfaatan ruang sakral (masjid dan pesantren), NU berhasil mengonsolidasikan kekuatannya dari tingkat lokal di Surabaya menjadi gerakan berskala nasional yang diperhitungkan di akhir masa penjajahan Belanda.