Yogyakarta-Riuh rendah diskusi politik kembali bergemuruh di sudut Kota Pelajar. Gandroeng Kopi menjadi saksi bisu berkumpulnya puluhan aktivis dan elemen mahasiswa pada Minggu malam, 19 Juli 2026. Mulai pukul 19.00 WIB, forum yang diinisiasi oleh Pemuda Istimewa ini menguliti secara radikal buku “Paradoks Indonesia” karya Prabowo Subianto yang dinilai sarat akan kontradiksi politik hari ini.
Setelah dibuka oleh Master of Ceremony (MC), panggung diskusi langsung dibakar oleh orasi menggelegar dari Firman, selaku Ketua Pembina Pemuda Istimewa. Dengan nada berapi-api, ia menyentak kesadaran para mahasiswa agar tidak terlena dalam zona nyaman.
“Mahasiswa dan pemuda tidak boleh menjadi penonton yang pasif di tengah gelombang ketidakpastian bangsa! Buku Paradoks Indonesia ini harus kita kuliti dengan akal sehat dan nalar kritis. Kita di sini bukan sekadar berkumpul, tapi untuk menyalakan kembali api pergerakan. Jika ada ketidaksesuaian antara narasi tertulis dan realita di lapangan, mahasiswa adalah garda terdepan yang wajib menyuarakan kebenaran demi masa depan Indonesia!” tegas Firman disambut gemuruh sorakan peserta.
Gelaran ini kian berbobot dengan kehadiran Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M. Dalam sambutannya, legislator Senayan ini menitipkan pesan taktis agar generasi muda tidak alergi terhadap dunia pergerakan.
“Mahasiswa harus ikut dan aktif di dalam organisasi. Dunia organisasi sangat menunjang pengembangan intelektual dan memperkaya pengalaman, terlebih bagi kalian semua yang merupakan calon-calon pemimpin bangsa di masa depan,” ujar H. Singgih, memberikan suntikan motivasi bagi para peserta.
Memasuki substansi bedah buku, Rama S. Nugraha, S.T., M.M., selaku Ketua Harian Ikatan Alumni UPN “Veteran” Yogyakarta, hadir sebagai pembicara pertama. Rama membedah ulang bagaimana esensi Bela Negara seharusnya diimplementasikan oleh generasi muda. Ia juga memberikan rapor merah sekaligus sorotan tajam pada sistem demokrasi kontemporer yang dinilainya kian mengalami kemunduran serius.
Sesi kedua berjalan kian memanas saat Sekjen Terra Justicia Indonesia sekaligus Advokat HAM, Abdul Haris Nepe, S.H., naik ke mimbar. Ia mengupas dua akar masalah yang ditulis Prabowo dalam bukunya: sistem ekonomi dan bobroknya politik kekuasaan.
“Dalam tesisnya, Prabowo menyamakan potret ekonomi hari ini dengan era kolonial VOC. Terjadi kebocoran dan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam kita ke luar negeri—Spanyol ke Barat, Belanda ke Timur,” urai Abdul Haris.
Ia juga mengamini pandangan buku tersebut bahwa sistem pemilu di Indonesia telah terjebak dalam lingkaran setan demokrasi transaksional. Namun, Abdul Haris memberikan tamparan kritis bagi sang penulis buku.
“Ada paradoks besar yang luput dari kalkulasi Prabowo. Beliau abai menghitung kerugian ekologis dan kehancuran budaya. Hutan dibabat dan tambang dibuka serampangan di mana-mana, namun dampak lingkungan itu seperti sengaja tidak dimasukkan dalam hitungan di buku ini,” cetusnya.
Sebagai pamungkas, kritikan paling menohok datang dari Sekjen BEM APMD, Laurensius Ndunggoma. Ia langsung membenturkan isi buku tersebut dengan realita politik hari ini, di mana sang penulis kini memegang kendali penuh atas arah mata angin negara.
“Apa yang tertulis secara gagah di dalam buku tersebut nyatanya berbanding terbalik dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan sekarang, justru saat beliau sendiri yang sedang memimpin negeri ini,” tandas Laurensius lugas.
Forum yang berlangsung hingga malam tersebut diwarnai dengan adu argumen yang tajam pada sesi tanya jawab. Perhelatan ini menegaskan satu hal: dari kedai kopi di Yogyakarta, nalar kritis pemuda masih menyala untuk mengawal jalannya kekuasaan.