Jakarta-PDI Perjuangan secara resmi mengonfirmasi arah politiknya terhadap pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Melalui sebuah surat internal yang diterbitkan baru-baru ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kadernya untuk menempatkan partai sebagai kekuatan penyeimbang yang bertanggung jawab, bukan oposisi yang sekadar mencari celah kesalahan pemerintah.
Surat internal bernomor 1275 /IN/DPP/v/2026 tersebut ditandatangani langsung oleh Megawati pada 1 Juli 2026 dengan judul “Penjelasan Ketua Umum PDI Perjuangan Tentang Kedudukan PDI Perjuangan Sebagai Partai Penyeimbang dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. Keabsahan instruksi tertulis ini juga telah dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat.
Melansir dari CNN Indonesia, langkah ini menjadi penegasan ulang dari sikap yang pernah disampaikan Megawati dalam Kongres VI PDIP di Kabupaten Badung, Bali, pada 1 Agustus 2025 lalu. Megawati mengingatkan kembali bahwa sistem presidensial yang dianut Indonesia pada hakikatnya tidak mengenal dikotomi kaku antara koalisi dan oposisi.
“Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi,” tulis Megawati dalam surat tersebut.
Dalam narasinya, Presiden ke-5 RI tersebut membedakan secara tegas antara sistem presidensial dan parlementer. Menurut Megawati, dalam sistem presidensial, jalannya roda pemerintahan tidak boleh disandera oleh kekuatan mayoritas di DPR. Kepala negara tidak dapat digulingkan hanya karena dinamika konstelasi politik di parlemen, kecuali jika memenuhi unsur pemakzulan (impeachment).
“Hal ini berbeda dengan sistem parlementer, di mana pemerintah dibentuk oleh partai atau koalisi mayoritas di parlemen dan harus terus mempertahankan kepercayaan parlemen,” katanya.
Guna memperkuat landasan ideologis partai, Megawati turut mengadopsi pemikiran ilmuwan politik ternama, Giovanni Sartori, dari bukunya Parties and Party Systems: A Framework for Analysis (1976). Ia menekankan pentingnya konsep responsible opposition—sebuah gerakan penyeimbang yang berbasis pada tanggung jawab moral terhadap negara, bukan sekadar asal beda.
Melalui teori Sartori tersebut, Megawati melayangkan kritik terhadap fenomena irresponsible opposition, yaitu gaya politik oposisi yang menjadikan kritik dan penolakan terhadap kebijakan pemerintah sebagai target utama, tanpa memedulikan dampak buruknya terhadap stabilitas nasional serta hajat hidup orang banyak.
“Atas dasar pemahaman konstitusional, pengalaman historis, dan landasan teoretis tersebut, PDI Perjuangan menggunakan istilah ‘partai penyeimbang’,” kata Megawati.
Di akhir instruksinya, Megawati mengingatkan seluruh jajaran kader banteng bahwa esensi politik melampaui urusan perebutan kursi jabatan dan kekuasaan semata. Politik harus diletakkan pada maqamnya sebagai alat untuk merawat demokrasi yang sehat, beretika, dan berkeadilan sosial.
Oleh karena itu, PDIP dipastikan akan tetap objektif: mendukung penuh program pemerintah yang pro-rakyat, namun tetap kritis terhadap kebijakan yang dirasa merugikan masyarakat.
“PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang tidak menempatkan diri sebagai kekuatan yang menolak pemerintah secara apriori,” pungkasnya.